Begini Cerita di Balik Pembagunan Daerah Perbatasan Indonesia

Lensabengkulu.com - Plt Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Widodo Sigit Pudjianto, bercerita sedikit soal bagaimana Instansinya terbentuk.

"Sampai 60 tahun Merdeka. Tepatnya 2008, daerah perbatasan punya masalah yang cukup banyak," kata Sigit di Kantor Kemendagri pada Jumat (7/9/2018).

Kemudian, dulu saat rapat di Istana, kata Sigit, kementerian semuanya saling lempar tangan. Karena, tidak ada Instansi yang bertanggung jawab menangani perbatasan.

"Dari sanalah dibentuk sebuah badan khusus, yakni (BNPP)," ujar dia. Menurut dia, tugas (BNPP) bukan cuma menjamin pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerah terdepan serta terluar Indonesia. Tapi juga dari sisi keamanannya.

"Memastikan supaya (NKRI) di perbatasan ini aman," tambah Sigit. Dalam hal ini, (BNPP) tak bekerja sendirian. Kewenangan Instansi ini adalah membuat desain atas proses pembangunan dan pengamanan di perbatasan.

Setelah itu, ia bekerja sama dengan Kementerian/Lembaga terkait. Semisal, untuk pengaman dikawal TNI, pembangunan Infrastruktur lewat Kementerian PUPR. "BNPP hanya desainnya saja, yang mengerjakan urusan teknisnya adalah kementerian lembaga," kata Sigit menegaskan.

Kata Sigit, tercatat ada 187 Kecamatan di Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara lain. "Itulah concern kita," kata Sigit.

Di antara wilayah-wilayah perbatasan tersebut, kata Sigit, banyak ditemukan jalur-jalur tikus. Karena itulah, pemerintah melalui BNPP membangun Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Karena, jalur-jalur tikus itulah yang menjadi pintu masuk dan keluarnya orang-orang di perbatasan kedua negara. Dikhawatirkan, membawa masalah tersendiri nantinya.

"Seperti Narkoba, perdagangan manusia dan terorisme," ujar dia.
[Rls]