Mengulik Fenomena Pekerja Miskin di Bengkulu

Oleh: Indra Sularsih, S.ST., M.E*

Predikat provinsi miskin masih tersemat erat pada Bengkulu. Meskipun angka kemiskinan mulai melandai dikurun waktu 2015-2020, namun tidaklah mudah untuk melepas predikat tersebut. Bahkan bila dikulik lebih dalam, ternyata diperiode 2015-2018, Provinsi Bengkulu malah menjadi provinsi dengan persentase pekerja miskin tertinggi di Pulau Sumatera (Penelitian Pangestu, 2020, menggunakan data makro BPS).

Hal ini juga sejalan dengan temuan Hick dan Lanau di Inggris (2017) yang menyatakan bahwa ketika anggota rumah tangga usia kerja bekerja, namun masih memiliki risiko kemiskinan yang tidak nol.

Dengan kata lain pekerjaan telah gagal memberikan jaminan terhadap kemiskinan. Kondisi tersebut memunculkan dugaan bahwa masih terdapat atau bahkan banyak tenaga kerja yang meskipun telah berstatus bekerja namun masih dalam kategori miskin. Pada kondisi ini, ILO menyebutnya dengan istilah working poor .

Berdasarkan data Susenas (2015-2020) persentase pekerja miskin di Provinsi Bengkulu menurun secara signifikan. Jika dilihat berdasarkan kabupaten/kota, maka pada tahun 2015, 2018 dan 2019 Seluma merupakan kabupaten dengan persentase pekerja miskin tertinggi, pada tahun 2016 dan 2017 Bengkulu Selatan merupakan kabupaten dengan persentase pekerja miskin tertinggi, sedangkan pada tahun 2020 Kaur merupakan kabupaten dengan persentase pekerja miskin tertinggi. Persentase pekerja miskin terendah ditempati oleh Bengkulu Tengah pada periode tahun 2015-2020. 

Bodea dan Herman (2014) menyatakan bahwa keberadaan struktur pekerjaan yang tidak efisien, yang ditandai dengan tingginya lapangan pekerjaan di sektor pertanian, tingginya tingkat wirausaha (terutama pekerja dengan status pekerjaan berusaha sendiri atau wiraswasta dan pekerja keluarga) serta rendahnya tingkat pendidikan pekerja telah menjadi penyebab timbulnya pekerja miskin.

Berdasarkan status pekerjaan, maka status pekerjaan sebagai pekerja bebas, pekerja keluarga, dan wiraswasta memiliki persentase tertinggi menjadi miskin dibanding dengan status pekerjaan sebagai buruh dan pengusaha. Berdasarkan penelitian Lilenstein dkk (2018), menyatakan bahwa pekerja wiraswasta memiliki peluang menjadi miskin sangat tinggi karena cenderung dipekerjakan di sektor informal yang ditandai dengan upah rendah serta pengembangan yang buruk pada sumber daya manusia pekerja.

Jika dilihat berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan terlihat bahwa pekerja dengan pendidikan tertinggi maksimal SD memiliki persentase miskin tertinggi, sedangkan pekerja dengan pendidikan tertinggi minimal DI ke atas memiliki persentase miskin terendah.

Hal ini sejalan dengan pernyataan Anyanwu (2014) yang menyatakan bahwa pendidikan dapat meningkatkan modal manusia yang pada gilirannya meningkatkan produktivitas dan upah tenaga kerja. Selain itu, Susanto dkk (2018) juga menyatakan bahwa rendahnya tingkat pendidikan menyebabkan terbatasnya pemilihan pekerjaan sehingga pilihan yang diambil biasanya lebih mengandalkan tenaga yang pada akhirnya menyebabkan pendapatan menjadi rendah.

Jika dilihat berdasarkan lapangan pekerjaan maka terlihat bahwa pekerja yang bekerja di sektor pertanian, secara konsisten memiliki persentase yang lebih besar dibandingkan dengan sektor pekerjaan lainnya. Sejalan dengan penelitian Feder (2019) menyatakan bahwa sektor pekerjaan pertanian merupakan lumbung kemiskinan. Hal ini juga didasari fakta bahwa sebagaian orang miskin di dunia adalah petani, sulit bagi petani untuk dapat keluar dari lingkaran kemiskinan (Todaro dan Smith, 2015). 

Dengan memahami lebih dalam mengenai fenomena pekerja miskin di Provinsi Bengkulu, Pemerintah akan mendapatkan gambaran mengenai kondisi pekerja miskin. Sehingga dapat membantu pemerintah dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan yang efektif sebagai upaya meningkatkan kondisi kehidupan pekerja yang lebih baik dan lepas dari kemiskinan.

* Penulis adalah ASN BPS Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu