Jasa Raharja Bengkulu Perkuat Sinergi dengan Bapenda Bengkulu Selatan untuk Optimalkan Pendapatan PKB dan SWDKLLJ

Bengkulu Selatan – Dalam rangka mendukung optimalisasi pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), Penanggung Jawab Jasa Raharja (PJJR) Samsat Bengkulu Selatan Dicky Linecer melaksanakan kegiatan sinergi dan koordinasi dengan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bengkulu Selatan Dr. E. Edwin Permana, S.T., M.T., M.M. pada Rabu (15/07/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Kantor Bapenda Kabupaten Bengkulu Selatan tersebut bertujuan untuk memperkuat kolaborasi antarinstansi dalam mendorong peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban pembayaran PKB dan SWDKLLJ. Pertemuan ini juga menjadi wadah untuk membahas langkah-langkah strategis dalam meningkatkan capaian pendapatan daerah melalui sektor pajak kendaraan bermotor.

Dalam kesempatan tersebut, Dicky Linecer menyampaikan bahwa sinergi antara Jasa Raharja dan Bapenda memiliki peran penting dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai manfaat pembayaran PKB dan SWDKLLJ secara tepat waktu. Selain berkontribusi terhadap pendapatan daerah, pembayaran SWDKLLJ juga menjadi bentuk perlindungan dasar bagi masyarakat apabila terjadi kecelakaan lalu lintas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Melalui koordinasi ini, kedua belah pihak juga berdiskusi mengenai berbagai upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, termasuk pelaksanaan sosialisasi bersama, pertukaran informasi, serta pemanfaatan momentum program-program pelayanan Samsat agar semakin banyak masyarakat yang memanfaatkan layanan pembayaran pajak kendaraan.

PJJR Samsat Bengkulu Selatan, Dicky Linecer, berharap komunikasi dan kolaborasi yang telah terjalin dapat terus ditingkatkan sehingga target penerimaan PKB dan SWDKLLJ dapat tercapai, sekaligus memberikan dampak positif terhadap peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Jasa Raharja Bengkulu berkomitmen untuk terus menjalin sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan sebagai bagian dari upaya menghadirkan pelayanan publik yang lebih optimal, meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pembayaran PKB dan SWDKLLJ, serta mendukung pembangunan daerah melalui penguatan kolaborasi antarinstansi.