BGN Buka 980 Dapur MBG di 16 Provinsi, Sasar 1,4 Juta Penerima Manfaat

BENGKULU – Badan Gizi Nasional (BGN) membuka 980 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) secara serentak di 16 provinsi pada Rabu (14/10/2026). Pembukaan tersebut ditujukan untuk memperluas jangkauan program Makan Bergizi Gratis (MBG), dengan sasaran sebanyak 1,4 juta penerima manfaat, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta daerah dengan prevalensi stunting tinggi.

Kepala Biro Pengelolaan Barang Milik Negara dan Pengadaan Barang dan Jasa BGN, Dohardo Pakpahan, mengatakan perluasan layanan SPPG merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat sekaligus memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Menurutnya, keberadaan dapur SPPG di berbagai daerah diharapkan dapat mendekatkan akses makanan bergizi kepada masyarakat, termasuk wilayah yang menghadapi tantangan geografis dan keterbatasan distribusi pangan.

“Pembukaan 980 dapur SPPG secara serentak di 16 provinsi dengan sasaran 1,4 juta penerima manfaat merupakan langkah nyata untuk memperluas jangkauan pelayanan pemenuhan gizi. Kami ingin memastikan bahwa upaya membangun generasi Indonesia yang sehat dan berkualitas menjangkau masyarakat di berbagai wilayah, termasuk daerah 3T dan daerah dengan prevalensi stunting tinggi,” ujar Dohardo.

Sebanyak 980 dapur SPPG tersebut tersebar di 16 provinsi, yakni Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Bali, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Aceh, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Bengkulu, Riau, Jambi, dan Lampung.

BGN memberikan perhatian khusus terhadap wilayah 3T dan daerah dengan angka stunting tinggi karena kondisi geografis serta tantangan distribusi pangan dapat memengaruhi akses masyarakat terhadap makanan bergizi.

Melalui perluasan layanan ini, pemerintah berharap pemenuhan gizi dapat menjangkau lebih banyak masyarakat tanpa terkendala lokasi maupun kondisi wilayah.

Dorong Ekonomi dan Lapangan Kerja

Selain berfokus pada pemenuhan gizi, pengoperasian dapur SPPG juga diharapkan memberikan dampak positif terhadap perekonomian daerah. Pelibatan petani, peternak, nelayan, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta pemasok pangan lokal dinilai dapat memperkuat rantai pasok sekaligus membuka peluang usaha dan lapangan pekerjaan.

Dengan keterlibatan pelaku ekonomi lokal, program MBG diharapkan tidak hanya mendukung peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Dohardo menegaskan, pelaksanaan program membutuhkan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, satuan pendidikan, masyarakat, dan pelaku usaha agar layanan berjalan secara optimal.

“BGN akan terus memperkuat koordinasi dan pengawasan bersama para pemangku kepentingan untuk memastikan setiap SPPG beroperasi sesuai standar yang ditetapkan. Kualitas makanan, keamanan pangan, ketepatan sasaran penerima manfaat, serta keberlanjutan pelayanan menjadi aspek penting dalam mendukung keberhasilan program,” ungkapnya.

BGN berharap pembukaan ratusan dapur SPPG tersebut menjadi bagian dari upaya berkelanjutan untuk memperluas akses pemenuhan gizi sekaligus membangun generasi Indonesia yang sehat, berkualitas, dan berdaya saing.

Melalui perluasan program MBG, pemerintah juga mendorong pemerataan layanan pemenuhan gizi agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.