Skip to main content
x
. Oleh : Deni Andrea selaku CO Founder Forum Demokrasi Bengkulu .

Forum Demokrasi Bengkulu : Ancaman Bungkam Kritik Pada Febrian, Kampus Dan Kekuasaan Dinilai Gagal Pahami Demokrasi

Bengkulu – Co-Founder Forum Demokrasi Bengkulu, Deni Andrea, menilai polemik yang menyeret Febrian Sugiarto sengaja digiring keluar dari substansi utama: dugaan ancaman terhadap kebebasan berpendapat.
.
Polemik ini bukan isu biasa daerah lagi,  karena udah dapat respon dari beberapa sosok tokoh pemuda, aktivis OKP, Presma-Presma, dan bahkan aktivis- aktivis di Nasional.
.
Deni menegaskan, Febrian tidak sekadar berbicara tanpa dasar. Ia disebut telah mengantongi bukti terkait dugaan ancaman penuntutan pencemaran nama baik oleh Bupati Bengkulu Utara atas kritik yang disampaikan.
.
“Kalau memang tidak ada ancaman, buka saja ke publik. Tapi kalau ada bukti, ini serius. Ini bukan lagi soal individu, ini soal demokrasi,” tegasnya.
.
Menurutnya ini dinilai, upaya mengalihkan isu ke status jabatan yang dipersoalkan oleh pihak yang mewakili yayasan, oleh Yoki Ramadhan, adalah bentuk pengaburan yang tidak sehat.
.
“Argumen seperti itu dangkal. Kritik tidak bergantung pada jabatan. Bahkan warga biasa pun dijamin konstitusi untuk mengkritik,” ujarnya.
.
Deni juga menyoroti langkah Febrian bersama BEM SI yang telah mengeluarkan ultimatum kepada Bupati Bengkulu Utara selama 7x24 jam sejak Minggu, 29 Maret 2026 untuk memberikan klarifikasi terbuka.
.
“Ini bukan gertakan. Ini bentuk tekanan moral agar pejabat publik tidak berlindung di balik ancaman hukum,” katanya.
.
Ia menambahkan, Deni mempertanyakan sikap Komnas HAM terkait polemik ini.
.
“Komnas HAM harus ambil sikap, kalau Komnas HAM diam, maka publik patut mempertanyakan komitmen negara dalam melindungi kebebasan sipil,” tegasnya.
.
Deni kemudian mengaitkan persoalan ini dengan kondisi demokrasi di Bengkulu yang menurut data justru belum sepenuhnya kuat.
.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Bengkulu periode 2018–2024 menunjukkan tren yang fluktuatif namun cenderung meningkat. Nilai IDI tercatat sebesar 70,71 pada 2018 dan meningkat tajam menjadi 78,79 pada 2019, sebelum menurun ke 72,20 pada 2020 dan relatif stabil di 72,73 pada 2021. Selanjutnya, nilai IDI kembali mengalami kenaikan bertahap menjadi 73,23 pada 2022 dan 74,26 pada 2023, hingga mencapai 79,66 pada 2024.
.
Menurut Deni, angka tersebut menunjukkan bahwa kualitas demokrasi masih berada pada kategori “sedang” dan rentan terhadap kemunduran, terutama pada aspek kebebasan sipil.
.
“Kalau dalam kondisi indeks seperti itu masih ada dugaan ancaman terhadap kritik, maka wajar publik khawatir demokrasi di daerah ini sedang tidak baik-baik saja,” ujarnya.
.
Ia juga mengkritik keras sikap diam Pemerintah Daerah dan DPRD Bengkulu Utara yang dinilai gagal menjalankan fungsi kontrol terhadap kekuasaan.
.
“Ketika ada dugaan intimidasi terhadap kritik, tapi DPRD diam, maka yang hilang bukan hanya fungsi pengawasan, tapi juga kepercayaan publik,” katanya.
.
Dalam skala nasional, Deni meminta perhatian langsung dari Prabowo Subianto agar memastikan tidak ada praktik pembungkaman kritik di daerah.
.
“Demokrasi tidak boleh hanya jadi slogan. Presiden harus menjamin bahwa pejabat daerah tidak anti kritik dan tidak boleh mengancam kebebasan berpendapat dari mahasiswa, maupun masyarakat sipil,” ujarnya.
.
Menutup pernyataannya, Deni melontarkan kritik pedas terhadap sikap elit kampus.
.
“Ironis melihat mantan dari Presiden Mahasiswa UNRAS yang sekaligus mewakili yayasan kini justru sibuk mereduksi kritik menjadi persoalan administratif, tapi bukan masuk membahas subtansi polemik kebebasan berpendapat. Kampus seperti kehilangan keberanian moralnya—lebih memilih aman daripada benar,” pungkasnya.
.
Menutup pernyataannya, Deni mengkritik sikap elit kampus yang dinilai kehilangan keberanian moral.
.
Pandangan ini selaras dengan pemikiran Emha Ainun Nadjib (Cak Nun) yang mengatakan, “Kebenaran tidak membutuhkan mayoritas, tetapi membutuhkan keberanian untuk disuarakan.”
.
Sementara itu, H.O.S. Tjokroaminoto pernah menegaskan, “Pergerakan tanpa keberanian melawan ketidakadilan hanyalah kepatuhan yang dibungkus ketakutan.”

Facebook comments